Close

Kajian RUU P-KS ala BEM UNRI yang sedang Bergurau

Saya tengah duduk menanti kawan lama sambil melihat kendaraan lalu lalang. Lewat pula cuitan Hidayat Nur Wahid di beranda twitter. Wakil Ketua Majelis Syura PKS dan juga Wakil Ketua MPR itu mengatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual  karena menurutnya tidak sesuai Pancasila, isinya juga bersifat Liberal.

Sehari selepas itu, PP KAMMI juga melakukan aksi menolak pengesahan RUU PKS. Tak ketinggalan, ia juga mengajak warga untuk bergabung dalam aksi yang dilakukan di depan gedung wakil rakyat. Rupanya, kajian-kajian dari KAMMI ini sudah dilakukan sejak lama.

Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak.

Saya jadi teringat di rumah sendiri ada kajian serupa yang mirip-mirip hasilnya dengan Hidayat Nur Wahid, dkk. Beberapa kali BEM UNRI buat kajian rancangan aturan soal kekerasan seksual ini.

Nah, entahlah kebetulan atau apa, dalam waktu yang berdekatan, hasil kajian Hidayat Nur Wahid, PP KAMMI serta kajian BEM UNRI sama. Sama-sama menolak RUU PKS. Ini saya tidak tahulah apa maksudnya, apakah mereka ini saling berkawan,  ninik mamak atau bahkan terlahir dari satu rahim yang sama? Eh tesilap.

Mulanya BEM buat siaran pers hasil kajian sekaligus undangan diskusi.

Paparan kajian asal cakap dibuka dengan hasil survei pada 2018 ‘yang dapat dipercaya dan tak perlu diragukan lagi sumbernya’. Apa hasilnya?

Jreng-jreng, korban kekerasan seksual lebih banyak terjadi pada laki-laki  mencapai 28 persen ketimbang yang terjadi perempuan yang hanya 20 persen.

Alamak, Padahal jika BEM mau berselancar sedikit saja ke dunia maya, saya rasa dia akan bisa mendengar Komnas Perempuan berteriak-teriak mengatakan, bahkan dalam 2 jam saja, ada 3 perempuan yang mengalami kekerasan seksual setiap harinya.

Saya tak pernah tahu survei BEM tadi respondennya berapa, kapan dilakukan serta dimana tempatnya. Surveinya asal cakap saja, asal jadi. Saya heran, kenapa BEM menggunakan hasil survei ‘yang dapat dipercaya dan tak perlu diragukan lagi sumbernya’ macam tu. Dari hasil survei itu, didapatlah kasus kekerasan seksual bukan persoalan ketimpangan gender, tetapi adanya paparan dari Sekulerisme dan Liberalisme.

Cerita pasal Liberalisme, saya jadi teringat kembali dengan cuitan Hidayat Nur Wahid, katanya, isi rancangan itu bersifat Liberal. Menurut cocoklogi saya, mereka membahasnya di markaz yang sama.

Setelah memaparkan kajian, lanjut diskusi. Agaknya lawak, lantaran hanya menghadirkan perempuan  di internal kemudian dibahas oleh pemateri internal pula, yaitu mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dahulu, Sri Ok Suryani. Alias awak ni yang ingin sekali hadir tak bolehlah datang. Tak diundang pun.

Kajian asal cakap ini minim lintas keilmuan. Hanya satu arah, adakah yang mendukung atau menolak?

Maksud saya, kenapa BEM tidak mengundang berbagai lembaga yang khusus untuk melindungi perempuan? Saya sebutkan saja, misalnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau disingkat P2TP2A. Ada lagi Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FPAKAR), atau ada juga Serikat Perempuan Indonesia Riau (Seruni). Kenapa mereka tak diundang?

Bual-bual mengenai Sri Ok Suryani ini, sebenarnya siapakah dia? Rekam jejaknya bagaimana? Apakah dia bisa dikatakan mewakili suara para perempuan khususnya di UNRI? Apa keterlibatannya dalam membela hak-hak perempuan? Atau paling kecil saja, pernahkan dia berbicara mengenai perempuan di luar forum BEM?

Tak lama setelah itu, datang kabar dari media sosialnya, dari hasil kajian, mereka sepakat menolak RUU PKS. Lantas  menuai carut dari netizen, sumpah serapah diutarakan. Menentang pembahasan yang lawak tadi.

Sebenarnya cerita soal RUU PKS ini memanglah miris, setelah terdaftar dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat RI sejak 2016, pada Senin, 26 Agustus  akhirnya dibahas jua.

Namun pembahasan ini menimbulkan kritik dan kekecewaan. Pasalnya 3 dari 29 orang panitia kerja yang hadir. DPR, tak ubahnya seperti kajian BEM UNRI yang tak serius, main-main, bergurau-gurau.

Saya tahu BEM UNRI itu, yang semenjak delapan tahun terakhir, ketuanya selalu lelaki. Dari Fadli hingga Syafrul Ardi, dari  saya maba penuh lugu hingga pakai selempang pemberian teman—nasib perempuan  berada di tangan encik itu.

Saya tahu BEM UNRI itu, menteri-menterinya minim komposisi perempuan. Tak jauh-jauh hanya dapat bagian urus surat, pegang uang dan ya macam tu jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan.

Saya tahu persis BEM UNRI itu, yang melarang perempuan ikut rapat pada malam hari.

Senin ini, BEM UNRI akan mengadakan pelantikan pengurus baru. Saya ucapkan selamat, selamat datang di organisasi patriarki.

Setelah dilantik, para perempuan datanglah ke sekretariat pagi hari dan pulang jelang petang. Jangan sampai malam, sebab kalian akan diusir. Sama halnya Zainnuddin yang teroesir dari Batipuh ke Padang Panjang.#

 

Catatan : Tulisan ini telah terbit di Minda.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *