Close

Pemprov Riau Lebih Sayang Polda dibanding Perempuan dan Anak

Kawan lama datang dengan cerita sedih. Ia sedang mengurus perceraian yang baru berumur empat tahun. Lantaran suaminya melakukan KDRT.

Bekas suaminya melakukan hal yang membuat kita sama-sama mengelus dada. Menampar hingga menendang. Kawan saya itu diperlakukan tidak seperti manusia lagi dan akhirnya ia memilih bercerai.

Syahdan, ia lapor ke pihak yang berwajib, melakukan tes visum. Kini, mantan suaminya lari dan menjadi buron. Sudah berjalan setengah tahun, tak kunjung dapat, polisi tak benar-benar mencarinya.

Tiga tahun lalu cerita miris datang dari sebuah desa pengabdian. Bidan desa berbagi info setiap tahunnya tak pernah absen ibu yang meninggal saat melahirkan.

Katanya lagi, tidak ada perubahan signifikan yang dapat menekan angka kematian ibu. Sebab fasilitas kesehatan tak terlalu memadai di desanya. Ditambah lagi, di desa tersebut, hanya ada satu bidan. Dengan begitu, pastilah tak dapat menampung warga desa yang banyak dan beragam penyakit.

Cerita dari seorang kawan lama dan Bidan Desa bukanlah menjadi hal yang mengejutkan.

Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau dalam laporannya sepanjang tahun 2012 hingga 2018 terhitung 824 kasus anak dan perempuan yang mengalami kekerasan di Provinsi Riau.

Bahkan di tingkat nasional, Riau adalah provinsi kedua dengan kasus kekerasan perempuan dan anak yang terbanyak. Tahun lalu saja misalnya, terdapat 108 kasus. Termasuklah didalamnya seorang kawan lama saya tadi.

Tak jauh beda, Riau, punya angka kematian ibu di setiap tahunnya juga sangat tinggi. Penyebabnya berbagai macam, ada pendarahan, hipertensi, infeksi, abortus tidak aman, serta persalinan lama. Tak ketinggalan, ada juga faktor pola asupan gizi bagi ibu hamil yang tidak memadai. Sepanjang 2016 hingga 2018, terdapat 348 ibu yang meninggal.

Namun, angka kekerasan dan kematian yang tinggi tadi tak membuat pemerintah terganggu. Semacam seekor lalat yang berdengung di telinga kiri dan kanan, hanya sebatas itu, tidak terlalu mengganggu. Lalat tadi bukannya dipukul atau diusir, malah dibiarkan begitu saja. Tak ada yang hendak peduli.

Saya teringat dalam sebuah pelatihan, Triono Hadi dari Fitra Riau mengatakan bahwa kepedulian pemerintah terhadap suatu hal dapat dilihat dari anggarannya.

Apakah Pemerintah Provinsi Riau peduli dengan perempuan? Apakah pemerintah peduli dengan kasus kekerasan dan kematian perempuan? Apakah pemerintah peduli dengan lalat yang mendengung di telinganya?

Fitra Riau merilis fakta kebijakan anggaran yang berpihak pada persoalan gender, terutama spesifik terhadap masyarakat rentan seperti perempuan, anak dan disabilitas di Provinsi Riau.

Pada tiga tahun terakhir 2016-2018 mengalami fluktiatif, misalnya 2017 sebesar Rp 22,5 milyar, turun 2018 menjadi Rp 15,9 milyar dan naik kembali 2019 Rp 22,1 milyar.Anggaran tersebut terdapat pada OPD sebagai leading sektor penyelesaian masalah gender yaitu terdapat empat dinas, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial

Jangan kira itu banyak, itu akan terlihat banyak jika saya belikan Lopek Bugi, nyatanya, alokasi anggaran tersebut jika dilihat dari proporsi belanja langsung daerah ya masih sangat minim. Alias kurang.

Alokasi anggaran persoalan gender tersebut, jika dilihat dari proporsi belanja langsung daerah masih sangat minim, artinya pemerintah daerah belum menjadikan persoalan gender tersebut sebagai isu strategis daerah yang harus diselesaikan.

Dari sini, kita dapat simpulkan bahwa pemerintah belum menjadikan persoalan gender sebagai isu strategis.

Pemprov Riau belum peduli kepada masyarakat terkhusus perempuan. Tapi lebih peduli kepada Polda Riau. Ehh tu kan, telepas pula nulis begitu.

Tapi tak apa, mumpung sudah keceplosan dan lebih baik tak usah ditahan. Dikutip dari cakaplah.com, Pemprov Riau telah memasukkan anggaran sebesar RP 10,6 miliar dalam APBD Perubahan 2019 untuk pengisian furniture Gedung Polda Riau.

Gedung baru ni, berdiri dengan megah di bekas Sekolah Polisi Negara, Jalan Pattimura. Mengapa Pemprov Riau tidak menambahkan saja anggaran terkait perempuan dan anak?

Saya mengangguk mendengar hal ini, pantas saja, sang kawan lama saya tadi tak mendapat keadilan, suaminya masih tetap buron. Lukanya tetap membekas.

Nyatanya, Bidan desa dan kawan lama saya tadi harus terus mengelus dada. Melihat ibu yang terus menerus meninggal saat melahirkan, mendengar kasus kekerasan perempuan tak pernah ada habisnya.#

 

Catatan : Tulisan ini telah terbit di Minda.id.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *