Close

Riau Perlu Diberi Perhatian Khusus Untuk Kejahatan Kasus Korupsi

Oleh Wilingga

“Untuk mewujudkan pemerintah yang baik, tentu juga bisa dilihat dari tata kelola anggarannya. Transparansi, partisipasi dan akuntabel sangat dianjurkan. Masyarakat harus terlibat aktif dalam pengelolaan anggaran.”

Pada Mei lalu, Senarai menerbitkan laporan yang mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dengan kedatangan KPK, pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi tidak berpengaruh di Riau.

Dengan kedatangan KPK, Riau tidak berkurang sama sekali kasus korupsinya.

Supaya kinerja KPK benar-benar dapat mewujudkan Riau yang bersih dari korupsi, Senarai mendorong pencegahan korupsi yang dilakukan KPK tidak lagi hanya sebatas ceremony seperti peringatan Hari Anti Korupsi di Riau dua tahun lalu. Buktinya, paska peringatan besar itu, beberapa orang pegawai negeri sipil malah tersandung kasus korupsi karena proyek pembangunan tugu anti korupsi.

Tugu anti korupsi diresmikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Riau. Ini diresmikan saat Riau menjadi tuan rumah Hari Anti Korupsi Indonesia pada akhir 2016. Proyek ini dipegang oleh Dinas Cipta Karya dan Bina Marga yang kini menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Privinsi Riau. Saat itu, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengajak langsung ketua KPK dan Jaksa Agung serta sejumlah pejabat negara lain untuk meresmikannya. Tugu integritas atau sering juga disebut sebagai tugu anti korupsi ini bertujuan melambangkan, bahwa Riau sangat mengutuk keras perbuatan korupsi.

Namun tujuan kapal tak searah, tugu anti korupsi dicurigai ada kecurangan dalam pembangunannya.

Tak tanggung-tanggung, KPK menyeret 18 orang tersangka sekaligus dalam pembuatan proyek tersebut. Salah satunya, Rinaldi. Ia merupakan konsultan pengawas dari CV Panca Mandiri. Konsultan yang diduga turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi bersama 17 tersangka lainnya pada proyek ini. 18 tersangka tersebut terdiri atas 5 orang dari pihak swasta sementara 13 lainnya dari kalangan pegawai negeri sipil.

Kerugian negara mencapai 1,23 milyar rupiah.

Dikutip dari Tempo.co, Rinaldi dituduh telah memalsukan dokumen dalam penggunaan administrasi penyertaan perusahaan. Tersangka diduga telah meminjam bendera atau nama perusahaan lain dalam pekerjaan itu. Dalam kasus ini, praktek korupsi berawal dari kesepakatan ditingkat kelompok kerja unit layanan pengadaan. Kemudian diduga terjadi rekayasa sehingga kontraktor dipilih sesuai dengan yang diinginkan.

Atas perbuatannya, jaksa menjerat tersangka dengan pasal 9 juncto pasal 12 huruf i UU Tipikor.

Perlu diketahui, anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang biasa disingkat APBD Riau tahun 2016.

Cerita soal APBD, saya pernah mengikuti pelatihan Bela Anggaran yang ditaja oleh Forum Indonesia Transparasi Anggaran Provinsi Riau. Pelatihan itu dibuat selama empat hari. Untuk pengisi acara mengundang KPK, disana disinggung sedikit mengenai korupsi terkhususnya korupsi APBD.

Selain itu, korupsi tata kelola hutan dan lahan juga banyak dipelajari. Ini karena Riau memang ladangnya korporasi perusak hutan. Ia meliputi sektor penataan ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan dan perkebunan. Dari standar tata kelola yang baik, Riau tidak memenuhi standar tersebut. Banyak sekali penataan lingkungan dan hutan tidak sesuai dengan standar tata kelola.

Penyebab korupsi biasanya pengelolaan yang tidak trasparansi, tidak akuntabel dan tidak adanya pelibatan publik dalam pengawasan pengelolaan anggaran.

Oleh sebabnya, masyarakat Riau perlu diberi pemahaman khusus untuk turut serta dalam mengawal anggaran. Ini guna mempersempit ruang bagi para koruptor. Dilain sisi, masyarakat juga harus berbekal teknik analisis anggaran. Begitupun pelatihan tentang pemahaman korupsi. Karena terkadang, masih banyak masyarakat yang buta terhadap perbuatan korupsi.

Untuk mewujudkan pemerintah yang baik, tentu juga bisa dilihat dari tata kelola anggarannya. Transparansi, partisipasi dan akuntabel sangat dianjurkan. Masyarakat harus terlibat aktif dalam pengelolaan anggaran.

Riau juga harusnya diberi perhatian khusus mengenai pemberantasan korupsi, ini karena gubernur dari Riau beberapa kali terjerat kasus korupsi. KPK juga menjadikan Riau, Banten dan Sumatera Utara sebagai prioritas dalam Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Terintegrasi atau Korsupgah, pada awal 2016 lalu.

Saya ingin mengikuti Sekolah Anti Korupsi atau Sakti karena ingin memperdalam pengetahuan tentang korupsi. Saya seorang mahasiswa yang saat ini berkecimpung dalam Lembaga Pers Mahasiswa Bahana Universitas Riau. Karena di pers, mahasiswa diberi ruang gerak yang lebih untuk mengusut permasalahan terkait tindak pidana korupsi. Selain itu, Bahana juga tergabung dengan Koalisi Masyarakat Gerakan Anti Korupsi (Grasi) Riau.

Selain itu, saya sekarang juga menjadi relawan di Lembaga Perlindungan Anak. Dirasa perlu banyak tahu tentang korupsi yang merugikan masyarakat yang berdampak kepada anak di Riau.

Dari Sakti, Saya ingin belajar banyak mengenai korupsi. Terutama korupsi APBD. Kemudian mempelajari dimana biasanya dalam pengelolaan APBD celah yang rawan masuknya koruptor. Juga teknik advokasi dalam pengungkapan kasus korupsi.

Nantinya, selepas pulang dari Sakti, saya berniat untuk lebih aktif dalam setiap tahapan pengawasan anggaran daerah terutama Riau. Kemudian, Akan ada ruang-ruang diskusi bersama mahasiswa agar mahasiswa Unri dan Relawan Perlindungan Anak khususnya peka terhadap kasus korupsi. Terakhir, Saya akan mencoba menyusun rencana advokasi dalam pengawalan hal yang berbau korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *